Selasa, 25 Desember 2012

Sisi Lain Sang Demostran


DEMONSTRAN JUGA MANUSIA
Oleh : FESDIAMON




Sore ini sebenarnya sangat cerah, sangat baik untuk olah raga atau jalan-jalan santai. Aku berencana akan menikmati sore ini dengan berjoging ria di alon-alon gubernuran Jambi. Perlengkapan jogingpun telah aku siapkan. Mulai dari kaos oblong, handuk kecil, dan air mineral. Namun, saat aku hendak memakai sepatu sport ku, tiba-tiba saja aku terhenti sejenak, metabolisme tubuh ku terasa seakan berhenti mendadak. Ternyata engkau melintas lagi di benak ku. Sedang apa kau disana, tiba-tiba saja aku yang semulanya bersemangat menjadi layu dan kaku. Aku mendadak benar-benar merindukan mu. Aku mendadak menyadari kembali bahwa aku masih belum bisa merlakanmu.
Kisah ini bukanlah seperti kisa Rosse dan Jack dalam tragedi Titanic yang hanya sesaat, namun menyimpan banyak momentum mengharukan.  Mungkin lebih tepat dikatakan sebagai kisah Siti Nurbaya abad 21. Lima tahun bersama mu bukanlah suatu yang mudah untuk dilupakan. Aku selalu berusaha tegar dalam melewati penyesalan ini. Namun, harus ku akui bahwa aku tak setegar batu karang ketika harus merelakan mu yang telah halal menjadi milik orang.
Sampai detik ini sebenarnya aku masih belum percaya akan kepergian mu yang begitu tragis bagi ku. Kepergian mu yang tepat pada saat aku mulai memasuki bangku perkuliahan pascasarjana ku. Dengan restu mu, demi masa depan kita aku meninggalkan kota kita untuk melanjutkan studi ku. Resepsi pernikahan mu yang diselenggarakan bertepatan  dengan hari ulang tahun ku, membuat aku tak mungkin melupakannya dengan mudah. Semuanya masih terasa seperti mimpi.
Kita dahulu selalu bicara masa depan kita, bicara tentang hambatan dan rintangan yang akan kita hadapi kelak seandainya kita menjadi pasangan yang halal. Namun ,ternyata taqdir berkata lain, hakekatnya renacana kita pun adalah milik NYA. Taqdir benar-benar telah meluluhlantakkan semua mimpi kita.
Mungkin engkau sedang bahagia disana, atau sedang mencoba untuk bahagia. Namun, yang pasti aku disini sebenarnya masih sangat terluka. Meskipun sepintas aku terlihat tegar oleh orang-orang disekitar ku, namun aku adalah manusia biasa sama seperti diri mu dan mereka.
Sampai hari ini aku tak bisa mengerti alasan dirimu mengakhiri semua ini dengan air mata mu. Dunia terasa begitu kaku bagi ku ketika aku pulang kekota kita dan mendapati diri mu telah bertunangan dengan orang lain. Pertunangan yang engkau laksanakan pada malam itu, disaat aku sedang dalam perjalanan menuju kota kita. Ya Allah...
Apa yang sedang terjadi dengan mu wahai cinta sejati ku. Sore yang cerah seakan berubah begitu mencekam bagi ku. Aku masih dapat betul merasakan bahwa cinta kita belum sedikit pun memudar, meskipun kita tak bersama lagi. Setiap detik bersama mu adalah hal yang terindah dalam hidup ku. Kita selalu bersama dalam setiap suka dan duka . hmmm... namun hanya saja diri mu tak perna mau ketika aku ajak berdemonstrasi di jalan hehehehe....
Salahkah aku yang masih merindukan kehadiran mu??? Apakah kita akan bersama lagi dalam ruang dan waktu yang berbeda??? Ini adalah pertanyaan yang sulit bagi ku.
Aku tak pernah selemah ini dalam menaungi hidup ku yang penuh rintangan. Apa yang harus ku lakukan agar aku bisa benar-benar merelakan mu dan memulai hidup baru ku. Setip wanita yang ku temui terasa seperti roti hambar saja. Aku belum menemukan pengganti dirimu ataukah memang dirimu yang tak tergantikan. Mungkin suatu saat aku akan hidup halal bersama wanita lain, namun yang paling aku kuatirkan adalah ketika aku tidak mampu mencintainya seperti kita saling mencitai dahulu.
Sekarang aku tidak mau memaksakan lagi diri ini untuk merelakan mu, aku memilih untuk menikmati taqdir kita. Semakin aku memaksakan diri ini untuk merekakan mu, semakin aku dalam pula aku terjerumus kedalam jurang penyesalan. Penyesalan yaang bagi ku masih belum logis untuk diakui sebagai penyesalan. Meskipun belum logis, namun aku tak kuasa menghindarinya. Akankah datang suatu masa dimana aku akan menemukan mu lagi??? Jika masa itu datang, tak akan pernah ku lepaskan lagi hanya untuk sekedar menjadi catatan sejarah. Inilah penyesalan yang belum logis itu, dimana masa itu sebenarnya telah diberikan, hanya saja aku yang tak pernah mensyukurinya. Penyesalan ini yang belum logis atau aku yang masih egois dengan taqdir ini.
Ya Allah... Engakaulah yang menguasai hati setiap makhluk mu... ampuni dosa ku. Bukakanlah hati ku untuk merelakannya... rahasia Mu benar-benar misterius ya Tuhan ku. Aku tak mengerti hikmah apa di balik semua ini. Akankah ada yang lebih baik darinya??? Jika Engkau menhendakainya pasti ada, namun saat ini aku butuh kepastian dari mu ya Allah, apakah aku sedang diuji atau dihukum. Jangan teteskan air mata ini ya Allah... jangan... jangan.. ya Allah...
Semoga saja kedepan aku mampu mensyukuri setiap waktu yang Engkau berikan pada ku ya Allah. Untuk mu wahai cinta sejati ku. semoga kita bisa saling merelakan, saling mengikhlaskan, agar Allah meridhoi hidup mu dan hidup ku. Engkau adalah cinta sejati ku, namun bukan cinta abadi ku, itulah takdir kita. kepadaNya semua akan kembali. Selamat jalan...


 Jambi, 25 Desember 2012

Jumat, 21 Desember 2012

Jambi, 21 Desember 2012, Jam 2.43 WIB



TERPASUNG OLEH TAKDIR
OLEH : FESDIAMON


Malam ini aku tak bisa tidur. Banyak beban di fikiranku yang tak dapat ku rangkai dalam sebuah tindakan. Dunia sekarang mungkin saja sedang menganalisis kembali kemungkinan terjadinya kiamat yang di prediksikan oleh suku maya akan terjadi pada malam ini. Namun, ini bukanlah penyebab mata ini tak mau kompromi dengan waktu.
Ada yang menarik bagi mata ini untuk tidak kompromi dengan waktu, yakni menarawang kembali tentang aku yang sudah sangat lama terpasung. Terpasung dari hiruk pikuk perjuangan rakyat dalam merebut kembali kedaulatannya. Emapat tahun yang lalu, tepatnya tanggal 22 Desember 2007 adalah akhir dari eksistensi ku sebagai demonstran. Rasanya ingin kembali kemasa itu, namun apalah daya, gerakan ini terpasung oleh takdir.
Sekarang saya akan memasuki semester III bangku perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Unoversitas Jambi. Telah ku cuba untuk mengalihkan bakat ku dari yang dulu hobi membaca realiata sosial hingga hobi membaca buku-buku ilmiah yang penuh dengan teori-teori. Menjadi akademisi adalah satu-satunya pilihan dalam keterpasungan ini. Namun, kepuasan untuk berekspresi tak pernah kudapatkan seperti saat aku masih hobi membaca realita sosial yang tersirat dengan merdekanya. Identitas diri ku terasa sudah memudar, aku tidak tahu sampai kapan aku akan lepas dari keterpasungan ini.
Malam ini adalah perenungan yang mendalam tentang identitas diri ini yang sebenarnya. Apakah diri ini adalah seorang pecundang atau pejuang. Sesak rasanya dada ini melihat kawan-kawan yang lain berjuang dengan merdekanya, bahkan sesusuka hatinya tanpa harus lagi didasari nilai-nilai ideologi. Namun, kembali lagi diri ini berkata ”Aku terpasung, Aku tak mampu melurususkan kembali khittah perjuangan mu wahai para penerus perjuangan”.
Segumpal semangat juang sedang mengkristal di hati ini, entah kapan kristal ini akan ku persembahkan untuk rakyat? Aku terpasung karena aku tak tertandingi pada waktu itu. Waktu dimana dengan izin-NYA aku mampu menciptakan situasi, mengukir sejarah serta melepaskan rakyat dari genggaman penguasa tirani nan dzolim.
Kesabaran ku benar-benar sedang diuji, semoga nanti tiba saatnya yang paling indah, yakni ketika aku diberi hadiah oleh Allah atas kesabaran ku ini. Sehingga aku mampu kembali lagi seperti dahulu dengan kondisi yang tentunya lebih baik dan diridhoi Allah SWT. Amin Allahumma Amin.
Sekarang saatnya saya harus tidur, dan kembali beraktivitas esok hari dalam keterpasungan. Saya tak kuasa melepaskan diri dari keterpasungan ini, hanya Allah nyang mampu melepaskannya. Seandainya besok adalah hari terakhir dari ujian ini, maka seketika itu juga saya akan berteriak pada dunia “ Engkau terlalu kecil bagi Tuhan ku “.

Selasa, 04 Desember 2012

Alternatif Penyelesaian Sengkata Aset Sungai Penuh dan Kerinci



Alternatif Penyelesaian Sengkata Aset Sungai Penuh dan Kerinci
Oleh : FESDIAMON

Pasca diundangkannya Undang-Undang 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, banyak persoalan yang muncul. Mulai dari persolan nama “Sungai Penuh” untuk kota otonom hasil pemekaran Kerinci, batas wlayah, personil pegawai negeri dan yang paling krusial adalah persoalan aset daerah baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk BUMDnya beserta segala macam bentuk dokumen.
Bila mengacu pada amanat UU No. 25 Tahun 2008, persoalan aset diselesaikan oleh kedua kepala daerah ini dan difasilitasi serta dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan dalam UU No 25 Tahun 2008 persolan aset ternyata kedua kepala daerah ini tidak menyelesaikan persolan aset ini, maka Gubernur sebagai wakil Pemerintah berkewajiban untuk menyelesaikannya. Begitulah seharusnya apa yang diamanatkan UU No.25 Tahun 2008. Namun, yang menjadi pertanyaan apakah pemerintahan daerah Kerinci dan Sungai Penuh telah menjalankan anamah UU No 25 Tahun 2008 dengan baik? Apakah Gubernur telah menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah dengan baik dalam penyelesaian sengketa aset Sungai Penuh dan Kerinci? Jika melihat kondisi hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa tidak ada upaya yang seruis baik dari Pemerintah Derah Kerinci, Sungai Penuh maupun dari Gubernur Jambi untuk menyelesaikan persoalan ini.
Persoalan aset jelas semakin rumit jika dibiarkan berlarut-larut. Idealnya memang persoalan aset ini sebaiknnya diselesaikan sebelum Sungai Penuh memiliki Pemerintahan yang definitif, artinya ketika Sungai Penuh masih diurus oleh Penjabat Wali Kota yang ditunjuk pemerintah. Namun, kondisi hari ini adalah Sungai Penuh telah menjadi Pemerintahan yang definitif, jelas kewenangan Sungai Penuh sebagai daerah otonom sama dengan kewenangan Kerinci sebagai daerah otonom. Dalam persoalan aset yang bersengketa ini, jelas kedua daerah secara tersirat memiliki ego hukum sebagai daerah otonom untuk mempertahankan kedaulatannya. Disinilah letak kecolongan Gubernur sebagai wakil pemerintah dan pemerintahan Kerinci sebagai kabupaten induk yang lamban dalam menyelesaikan persolan aset Kerinci yang berkedudukan di Sungai Penuh, entah memang disengaja atau kekhilafan semata.
Dengan kondisi seperti ini, jelaslah bahwa ketiga kepala daerah ini yakni Gubernur, Bupati Kerinci, dan Wali Kota Sungai Penuh telah gagal dalam kepemimpinannya mengurus persoalan aset daerah. Maka dari itulah wacana tentang judicial review terhadap UU No 25 Tahun 2008 serta penggabungan kembali kedua daerah ini muncul sebagai bentuk keputusaaan dalam menyelesaikan sengketa aset.
Kita harus tetap optimis dalm menyelesaikan pesoalan aset ini dengan menempuh jalan non litigasi seperti mediasi. Mengingat Kerinci dan Sungai Penuh pada hakekatnya merupakan daerah satu rumpun dalam hukum adatnya. Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksudkan adalah melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci dengan maksimal, mengingat posisi aset Kerinci yang berada di Sungai Penuh hari ini selain berada dalam lapangan hukum administrasi negara, aset daerah ini khususnya yang tidak bergerak juga berda diwilayah hukum adat Sakti Alam Kerinci. Maka saya menghimbau kepada Gubernur agar melibatkan Lembaga Kerapatan Adat Alam Kerinci secara maksimal untuk ikut menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa aset daerah ini. Serta kepada Wali Kota dan Bupati Kerinci agar dapat duduk bersama dari hati ke hati sebagai warga hukum adat yang baik.

Jambi, 3 Desember 2012

Senin, 26 November 2012

HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

  1. KEBERADAAN PAYUNG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP
    DI INDONESIA DALAM PERPSEKTIF PERATURAN
    PERUNDANG-UNDANGAN

    A. SEJARAH SINGKAT HUKUM LINGKUNGAN  DI INDONESIA

Hukum lingkungan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, hukum lingkungan pada waktu itu hanya besifat pemakaian terhadap lingkungan, belum diatur tentang pengelolaan atau perlindungan terhadap lingkungan hidup. Seiring perjalanan waktu, pasca kemerdekaaan Indonesia, dan dalam rangaka  menyikapi lahirnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 ( The Stockholm Declaration of 1972) perkembangan hukum lingkungan di Indonesia sangat pesat. Dari hukum yang berorientasi hanya pada pemakaian, menjadi hukum lingkungan yang berorientasi pada perlindungan terhadap lingkungan hidup.
Untuk pertamakalinya, di Indonesia pasca Deklarsi Stockholm 1972, masalah lingkungan hidup dimasukan pada GBHN 1973-1978. Pada BAB III Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang menggariskan perlunya perlindungan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pada waktu inilah konsep awal RUU tentanag lingkungan hidup mulai dirumuskan oleh panitia yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu itu yang diberi nama Panitia Nasioanal Perumus Kebjakan di Bidang Lingkungan Hidup.[1]
Setelah melalui proses yag panjang, akhirnya RUU Tentang pengelolaan Lingkungan Hidup ini disahkan menkajdi Undang-Undang, pada tanggal 25 Februari 1982. Dengan disahkannya RUU Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, maka Indonesia untuk pertamakalinya memiliki Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di undangakan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang ini kemudaian disebut sebagai payung hukum (Umbrella act) bagi semua peaturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. Namun, dalam perjalanannya UUKPPLH ini menngalami banyak kendala, diantaranya masalah regulasi, institusional, dan politis. Banyaknya kendala yang ditemukan dalam UUKPPLH ini, maka atas dasar itulah pemerintah kemudian mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPLH ini dalam pejalanannya ternyata juga menemukan kendala, terutama dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sehigga UUPLH inipun akhrinya dilakukan perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

  1. KEBERADAAN UUPPLH SEBAGAI PAYUNG HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pertama kalinya di Indonesia, UUKPPLH ini telah menjadi payung hukum(Umbrella act) bagi Lingkungan Hidup di Indonesia. Menjadi umbrella act artinya kalaupun ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang lingkungan hidup, tidak boleh betentangan dengan UUKPPLH ini.
Namun dimasa sekarang, UUPPLH yang merupakan hasil dari beberapakali perubahan terhadap UUKPPLH tidak mampu lagi secara mutlak menjadi umbrella act  bagi hukum lingkungan di indonesia. Kalau dahulu UUKPPLH yang dinilai banyak terdapat kekurangan sehingga terjadi perubahan dapat menjadi umbrella act bagi lingkungan hidup. Menagapa UUPPLH yang telah disempurnakan terkesan tidak dapat lagi menjadi  umbrella act bagi lingkungan hidup di Indonesia ?
Menurut Prof. Dr. Emil Salim Lingkungan Hidup adalah segala benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dari pendapat Prof. Dr. Emil Salim diatas, jelaslah bahwa cakupan dari lingkungan hidup sangatlah luas, tak terkecuali persoalan pertambangan minerak dan batubara, serta kehutanan.
Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan banyak sedikit telah menggeser keberadaan UUPPLH sebagai umbrella act lingkungan hidup di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang secara limitatif mengatur tentang ketentuan sanksi  adminstrasi dan pidana. Sedangkan UUPPLH seczra limitatif juga mengatur tentang ketentuan sanksi administrasi dan pidana. Dalam ketentuan mengenai sanksi kedua Undang-Undang ini, terdapat banyak perbedaan, misalnya dalam   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak diatur ketentuan sanksi pidana tentang akibat terhadap manusia, seperti gangguan kesehatan, luka, dan meninggal dunia. Sadangkan dalam UUPPLH secara limitatif diatur tenatang ketentuan sanksi pedana terhadap hal tersebut.
Anehnyanya lagi dalam ketetntuan sanksi adaministrasi dan pidana terdapat perbedaan yang sangat subtansial. Dalam ketentuan pidana pada Pasal 163 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,diatur tentang pidana tambahan, yakni berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam ketentuan pidana UUPPLH Pasal 119 tidak diatur tentang pencaabutan izin usaha sebagi bentuk pidana tambahan. Pencabutan izin usaha dalam UUPPLH diatuur sebagai sanksi administrasi, seperti yang terdapat dalam ketentuan sanksi administrasi UUPPLH Pasal 76 ayat (2), yakni :
Sanksi administrasi terdiri atas :
a.       Teguran tertulis
b.      Paksaan pemerintah
c.       Pembekuan izin lingkungan; atau
d.      Pencabutan izin lingkungan

Izin lingkungan dan izin usaha jelas saling berkaitan, izin usaha bisa diterbitkan setelah mendapatkan izin lingkungan seperti AMDAL dan lain sebagainya.Jelaslah bahwa, dari kedua Undang-Undang ini terdapat konflik norma. Oleh karena adanya konflik  norma antara dalam   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UUPPLH, tentulah keberadaan UUPPLH sebagai payung hukum (umbrella act) lingkungan hidup di Indonesia sedikit bergeser atau tidak mutlak lagi dapat dikatakan sebagai payung hukum lingkungan. Hal ini dikarenakan beberapa persoalan lingkungan telah diatur dengan Undang-Undang tersendiri, serta terdapat pertentangan khususnya tentang ketentuan sanksi lingkungan hidup, antara UUPLH dan Undang-Undang yang berhubungan dengan lingkungan hidup lainnya, seperti dalam   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 

 C. KESIMPULAN

Indonesia untuk pertamakalinya memiliki Undang-Undang tentang lingkungan hidup yakni pada tahun 1982, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUKPPLH). UUKPPLH ini dahulunya disebut sebagai payung hukum (umbrella act) bagi lingkungan hidup di Indonesia. Oleh kerena terdapat banyak kekurangan dalam UUKPPLH ini, khususnya pada regulasi, institusional,dan politis maka terjadi beberapa kali perubahan, hingga sekarang kita memiliki UUPPLH yang telah disempurnakan serta diharapkan tetap mampu menjadi payung hukum (umbrella act) bagi lingkungan hidup di Indonesia.
Dari uraian BAB Pembasan, dapatlah kita simpulakan bahwa keberadaan UUPPLH sebagai payung hukum (umbrella act) sudah bergeser atau tidak mutlah lagi. Ini di kerenakan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup bertentangan dengan UUPPLH, seperti dalam   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Pertentangan keduan Undang-Undang ini jelas terlihat pada ketentuan sanksi administrasi dan pidananya, serta masih banyak lagi pertentangan lainnya. Oleh karean adanya pertentagan norma ini atau konflik norma maka keberadaan UUPLLH sebagai umbrella act khususnya dalam hal penegakan hukum lingkungan dapat dikatakan tidak mutlak lagi.




 D. SARAN

Jika terjadi konflik norma, maka untuk menyelesaikannya harus kembali pada asas hukum Lex Posteriore Derogat Lex Priori ( bahwa UU yang berlaku kemudian, membatalkan undang-undang terdahulu yang mengatur materi yang sama).  Maka dari itulah mengatasi konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan UUPPLH, khususnya mengenai penegakan hukum lingkungan, diharapkan kita dapat kembali pada asas hukum yang ada yakni Lex Posterior Derogat Lex Priori. Artinya, di lihat dari waktu diundangkannya kedua Undang-Undang ini, keberlaakuan UUPPLH dalam hal penegakannya dapat kembali dijadikan sebai payung hukum (umbrela act).


[1] Sukanda Husin, S,H.,LL.M. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. Hal : 3