Restui Proyek 6 Ruas Tol
Jokowi Dinilai Tak Konsisten
Jum'at, 11 Januari 2013 09:44 wib wib
JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)
memberi sinyal akan merestui mega proyek enam ruas tol dalam kota.
Padahal, sebelumnya pada 26 November 2012 Jokowi dan wakil Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan pemerintah menolak empat ruas
tol dalam kota dan akan menkaji dua ruas tol lainnya.
Akibat restu Jokowi itu, mantan wali Kota solo itu dinilai tidak konsisten. "Inkonsistensinya yang harus digaris bawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga saat dihubungi wartawan, Jumat (11/1/2013).
Kata Nirwono, dengan membangun enam ruas jalan tol, tidak menjadi jaminan untuk dapat mengurai macet Jakarta. "Justru, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru. Pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," terangnya.
Nirwono menjelaskan contoh ruas tol dalam kota yang ada di beberapa kota besar negara lain seperti di Seoul, Boston, dan Chicago justru dirobohkan. "Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp42 triliun yang dianggarkan untuk enam ruas tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Untuk diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada 2022. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sebelumnya, seusai rapat dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, Rabu, 9 Januari lalu, Jokowi menyatakan bahwa enam tol tersebut dapat berkontribusi mengurai macet ibu kota. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi.
(ugo)
Akibat restu Jokowi itu, mantan wali Kota solo itu dinilai tidak konsisten. "Inkonsistensinya yang harus digaris bawahi. Itu berarti dia tidak tahan tekanan pusat karena intervensi pusat kelihatan sekali," kata Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Joga saat dihubungi wartawan, Jumat (11/1/2013).
Kata Nirwono, dengan membangun enam ruas jalan tol, tidak menjadi jaminan untuk dapat mengurai macet Jakarta. "Justru, hanya memunculkan ruas jalan dan titik kemacetan yang baru. Pokok persoalan kita itu transportasi massal. Dengan adanya proyek ini, kebijakannya sangat bertentangan dengan transportasi massal," terangnya.
Nirwono menjelaskan contoh ruas tol dalam kota yang ada di beberapa kota besar negara lain seperti di Seoul, Boston, dan Chicago justru dirobohkan. "Kenapa Jakarta justru akan membangun tol dalam kota baru? Menurut saya, lebih baik Jokowi tawarkan ke publik dengan uang Rp42 triliun yang dianggarkan untuk enam ruas tol itu lebih baik dibuat untuk mengoptimalkan transportasi massal, ruas pejalan kaki, ruas jalan sepeda dan lainnya, itu sudah lebih dari cukup," ujarnya.
Untuk diketahui, pembangunan enam ruas jalan tol dibagi menjadi empat tahap dan direncanakan selesai pada 2022. Jika sudah selesai, keenam ruas tol itu akan menjadi satu dengan tol lingkar luar milik PT Jakarta Tollroad Development, tapi tarifnya akan terpisah dengan tol lingkar luar.
Sebelumnya, seusai rapat dengan Menteri PU Djoko Kirmanto, Rabu, 9 Januari lalu, Jokowi menyatakan bahwa enam tol tersebut dapat berkontribusi mengurai macet ibu kota. "Tadi sudah dirapatkan bahwa akan mengurangi macet, lingkar jaringan dan radial, saya menangkap itu ada kontribusi untuk mengurangi kemacetan," kata Jokowi.
(ugo)
sumber : http://jakarta.okezone.com/read/2013/01/11/500/744552/jokowi-dinilai-tak-konsisten
Tidak ada komentar:
Posting Komentar